-->
Type Here to Get Search Results !

KPP Pratama Bengkalis Ikut Sukseskan Sosialisasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Kanwil DJP Riau

BENGKALIS (AktualBersuara.Com) - Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis (KPP Pratama Bengkalis) ikut berperan serta dalam melaksanakan dan mensukseskan acara sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang diadakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau (Kanwil DJP Riau) dan seluruh unit kerja vertikal yang berada dibawah Kanwil DJP Riau. 

Acara sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tersebut diadakaan pada hari Kamis, 9 Desember 2021 di gedung SKA Co Ex Pekanbaru dan dihadiri oleh perwakilan Wajib Pajak dari setiap Kantor Pelayanan Pajak yang berada di lingkungan Kanwil DJP Riau serta turut hadir Kepala KPP Pratama Bengkalis, Bapak Eko Cahyo Wicaksono didampingi oleh Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pengawasan 1, Kepala Sub Bagian Umum, Kepala KP2KP Duri, Kepala KP2KP Selat Panjang, 1 orang Account Representative dan 2 orang Kontributor konten.
Untuk mensukseskan acara sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tersebut, KPP Pratama Bengkalis membuka layanan konsultasi dan bimbingan kepada Wajib Pajak yang hadir di acara tersebut. 

Acara sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dilaksanakan untuk mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan karena terdapat beberapa perubahan peraturan perpajakan terkait PPh dan PPN yang harus diketahui masyarakat contohnya seperti perubahan rentang lapisan penghasilan orang pribadi (bracket) yang dikenai tarif pajak penghasilan (PPh) terendah 5 persen dinaikkan menjadi Rp60 juta dari sebelumnya Rp50 juta dan perubahan peraturan lainnya yang tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
Dalam kesempatan tersebut Kepala Kanwil DJP Riau juga menyampaikan terkait klausul penggunaan Nomor Induk Kepdendudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk memperluas cakupan sistem perpajakan terhadap masyarakat dan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak yang nantinya juga akan didistribusikan kembali ke provinsi dalam bentuk dana bagi hasil. 

Selain terdapat perubahan pada peraturan dan kebijakan perpajakan, pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juga terdapat Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dimana DJP memberikan kesempatan kepada Wajib pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pemabayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. (Red/Brt)
Baca Juga