-->
Type Here to Get Search Results !

Rapat Forum Kemitraan Kampar II, Kepala BPJS Pekanbaru Beberkan Izin Operasional RSUD dan Data Peserta JKN-KIS

KAMPAR (AktualBersuara.Com) - Kepala Badan Penyelenggara Naminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pekanbaru drg Nora Duita Manurung hadir langsung pada rapat Forum Kemitraan Kabupaten Kampar ke II, Senin (01/11/2021).

Pertemuan ini bertempat di Ruang Rapat, Lantai II, Kantor Bupati Kampar, Jalan Panglima Khotib, Bangkinang Kota, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar.

Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Penyelenggara Naminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pekanbaru drg Nora Duita Manurung menyampaikan bahwa   jumlah masyarakat yang ikutserta dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)  Kabupaten Kampar per Oktober 2021 berjumlah 630.851 jiwa atau 79,01 persen dari jumlah penduduk lebih kurang 798.421 jiwa.

"Sedangkan yang belum terdaftar sebanyak 167.570 jiwa atau 20,99 persen," beber Nora dalam rapat tersebut.

Nora dalam rapat tersebut berharap semoga kedepannya masyarakat yang belum terdaftar agar dapat diikutsertakan di program JKN-KIS kabupaten Kampar. 

Selain itu, Nora juga berharap adanya dukungan dari pemerintah kabupaten Kampar terkait dengan pemenuhan syarat mutlak surat izin operasional dan sertifikat Akreditas RSUD Bangkinang.

"Yang mana surat izin operasional RSUD Bangkinang berlaku sampai dengan tanggal 22 Juli 2022 mendatang, sehingga harus dipastikan pengurusan melalui OSS sebelum masa berlaku habis," beber Nora.

Dijelaskan Nora, sedangkan sertifikat Akreditasi RSUD Bangkinang berlaku sampai pada tanggal 03 Januari 2022 mendatang, sehingga perlu dilakukan pengurusan perpanjangan segera untuk kerja sama tahun 2022. 

Turut hadir dalam kesempatan itu,  Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Repol, Ketua Komisi II DPRD Kampar Zumrotun, Kepala BPJS Kesehatan kabupaten Kampar Asti Putri Dewi Santri, Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer dr Sri Komala.

Selain itu juga hadir Staf Penjaminan Manfaat BPJS kesehatan Kampar Nandhana Selpas dan Kepala OPD terkait sebagai pemangku kepentingan. (Red/Rio)
Baca Juga