MANDAU (AktualBersuara.Com) - Anggota DPRD Bengkalis dari Fraksi PKS H Adri SE menuntaskan reses masa sidang II tahun 2021 dengan menjemput aspirasi masyarakat di delapan titik di kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.
"Alhamdulillah Pelaksanaan reses masa sidang II tahun 2021 dapat berjalan lancar. Sesuai dengan anjuran Pemerintah dimasa pandemi covid 19 saat ini, disemua tempat yang kita laksanakan reses selalu menerapkan Prokes yang ketat," ucap H. Adri usai reses titik terakhir di kampung tengah Kelurahan Pematang Pudu, Minggu (29/08/21) malam.
Dijelaskan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis ini, dari delapan titik pelaksanaan reses tersebut adapun usulan atau masukan dari masyarakat adalah pertama tentang Pendidikan yang mana sekolah tatap muka ini menjadi harapan masyarakat karna para orang tua murid sudah merasa kewalahan dengan sistim sekolah yang sekarang.
"Jadi kami nanti dari Dewan akan bersidang dengan Dinas terkait bagaimana supaya sekolah tatap muka dapat terlaksana," Jelas H Adri.
Kedua tambah H. Adri tentang vaksin jangan menjadi persyaratan yang memberatkan masyarakat sampai-sampai untuk mendapatkan vaksin harus pergi ke luar daerah seperti di Dumai, Pekanbaru, Rohul yang mengakibatkan adanya terjadi kecelakaan yang dialami salah seorang warga di kecamatan Mandau.
"Harapan masyarakat soal vaksin ini diberi kelonggaran. Kalau masyarakat sudah mendaftar di Puskesmas kemudian vaksin belum tersedia sementara dia mau mengurus administrasi, ya dilayani saja dulu dengan baik," ujarnya.
Sementara itu yang ketiga kata H. Adri
masalah Ekonomi dan PPKM sekarang ini banyak yang mengeluh. Dulunya hidup dengan jualan UMKM sekarang tidak laku lagi.
"Harapan masyarakat jangan ada masalah PPKM ini, sebentar lagi dibebaskan setelah sekolah normal aktifitas kehidupan kita kembali mulai normal," ungkapnya.
Sedangkan yang keempat tentang infrastruktur yang menjadi topik hangat karna ada di beberapa tempat yang sudah dilakukan pengukuran dari Dinas terkait tetapi tidak jadi-jadi pembangunannya.
"Ini nanti akan kita sampaikan kepada Dinas terkait seperti Dinas Perkim dan PUPR dimana kendalanya jika perlu nanti melalui Pokok pikiran Dewan dapat di kita usulkan," sebut H. Adri.**
